MK Perkuat Kewenangan DPD

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) didampingi Ketua Tim Litigasi DPD I Wayan Sudirta (kiri) dan kuasa hukum DPD Todung Mulya Lubis (kanan) saat memberikan keterangan seusai sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, kemarin. MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU 27/ 2009 tentang MD3 dan UU 12/2011 tentang PPP yang diajukan DPD.

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Dewan Perwakilan daerah (DPD) dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang- undang (RUU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama mengenai isu-isu daerah.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” tandas Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) serta UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Atas putusan MK ini, pertanyaan DPD akan kewenangannya yang selama ini dianggap dikebiri oleh DPR terjawab sudah.

Pasalnya, dengan adanya putusan ini, MK telah memulihkan kewenangan DPD yang selama ini dinilai direduksi. Setidaknya ada tiga kewenangan DPD yang diamini MK, yakni berhak untuk mengajukan dan ikut membahas RUU selama menyangkut kepentingan daerah, berhak ikut membahas RUU yang diajukan oleh pihak lain selama menyangkut kepentingan daerah, serta ikut menyusun program legislasi nasional (proglenas). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan hak mengajukan RUU oleh DPD tidak boleh dibedakan dengan kewenangan DPR dan presiden.

DPD hanya memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan RUU terkait daerah seperti otonomi, perimbangan keuangan antarpusat dan daerah, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungandaerah, dan pengelolaan sumber daya alam. MK melihat, jika DPD tidak diberikan ruang untuk mengajukan dan membahas RUU terkait isu daerah maka jelas mereduksi kewenangan DPD yang bertentangan dengan UUD 1945.

“Karena itu, semua ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam UU MD3 dan UU PPP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” papar anggota majelis Akil Mochtar. Begitu pula dalam menyusun prolegnas, kewenangan DPD tidak bisa dibedakan dengan DPR dan presiden. Sebab, kedudukan DPD setara dengan DPR dan presiden. “Apabila DPD tidak terlibat atau tidak serta menentukan prolegnas, sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya dalam mengajukan RUU sesuai dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945,” tandas Akil.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan presiden dan DPR terkait kewenangannya yang telah dipulihkan oleh MK. “Kami bersyukur, ini sejarah di mana dalam sistem ketatanegaraan kita DPD telah mendapatkan kembali fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” tandas Irman seusai menghadiri sidang. Ketua Tim Litigasi DPD I Wayan Sudirta mengatakan, apa yang diputuskan MK memang sejalan dengan pemikiran para ahli dan DPD. Karena itu, putusan MK ini merupakan pembuktian jika kewenangan DPD memiliki porsi yang sama dalam ikut membahas RUU terkait daerah.

“Kami sudah menemukan jati diri,” ujar Wayan. Karena itu, ke depan semua produk UU terkait isu daerah yang tidak melibatkan DPD dalam prosesnya dianggap inkonstitusional. “Kami anggap UU yang diputus sebelum adanya putusan MK adalah inkonstitusional, tapi kita lihat perkembangannya, apakah berefek pada UU sebelumnya atau tidak,” ujarnya. Sebelumnya, DPD menganggap keberadaan beberapa pasal dalam UU Peraturan Pembentukan dan Perundangundangan (PPP) dan UU MD3 telah mengerdilkan hak konstitusional DPD dalam menjalankan kewenangannya.

Setidaknya ada 11 pasal dalam UU MD3 dan 12 pasal dalam UU PPP yang diujimaterikan ke MK karena dianggap tidak memberikan penjelasan dengan pasti akan tugas dan kewenangan DPD. Menurut Wayan, ada tiga fokus utama yang menjadi masalah dalam pengajuan uji materi ini, yakni soal prolegnas, keikutsertaan pembahasan RUU, dan hak inisiatif DPD. nurul adriyana

Kamis 21 November 2013

Related News