KPU Kembali Ubah Aturan Caleg

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay (kiri) dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat memberikan penjelasan kepada perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) tentang kebijakan KPU dalam Pemilu 2014 di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. KPU terus menyosialisasikan perubahan-perubahan aturan dan tahapan pemilu kepada masyarakat.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengubah Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kali ini KPU mengubah PKPU No 7/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi PKPU No 13/2013. Perubahan ini sudah kesekian kalinya dilakukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sebelumnya KPU mengubah PKPUNo 7/2012 tentang Tahapan Pemilu 2014 menjadi PKPU No 6/2013. KPU juga mengubah PKPU No 7/2008 menjadi PKPU No 11/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Peraturan tersebut kembali diubah pada 25 Oktober 2012 menjadi PKPU No 15/2012. Terlalu seringnya KPU mengubah PKPU memunculkan keraguan sejumlah pihak terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Terutama dalam menyusun regulasi yang tertuang dalam PKPU.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin menilai, anggota KPU tidak memahami UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai payung hukum utama dalam membuat PKPU.

Menurut dia, penghapusan Pasal 47PKPU justru akan menyuburkan politik uji coba yang tidak sehat dalam penyelenggaraan pemilu. “Akan muncul politisi-politisi oportunis jika aturan tersebut tidak diberlakukan sehingga saya memandang aturan ini memang agak bermasalah,” ungkap Said kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Said melanjutkan, kemunculan kembali perubahan PKPU dalam waktu singkat ini semakin membuktikan bahwa dalam menjalankan tugas KPU sudah jauh dari asas penyelenggara pemilu. KPU sama sekali tidak berpedoman kepada unsur kecermatan dan ketelitian. Padahal, anggota KPU sebelumnya diambil sumpah jabatan untuk menegakkan kode etik.

Hal itu mewajibkan para anggota KPU untuk berpedoman kepada kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya. “Hal yang menyebabkan ini terjadi adalah kualitas KPU yang buruk dalam menjalankan fungsi jabatannya. Kalau sudah begini, lebih baik yang diganti bukan PKPU-nya, tapi anggota KPU-nya,” tandasnya.

Dalam PKPU No 13/2013 terbaru, KPU menghapus Pasal 47 yang sebelumnya tercantum di PKPU No 7/2013.Pasal 47 ayat (1) PKPUNo 7/2013sebelumnya disebutkan bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagai pasangan calon dalam pemilu kepala daerah (pilkada) tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sedangkan Pasal 47 ayat (2) PKPU No 7/2013 dijelaskan, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan penghapusan Pasal 47 di PKPU No 7/2013 tersebut, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi calon legislator (caleg) dalam Pemilu Legislatif (2014).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyayangkan cara kerja KPU yang sangat gemar mengubah aturan dalam waktu singkat. Menurut dia, konsistensi KPU dalam membuat peraturan sangat lemah. Seharusnya KPU memperhatikan prinsip kecermatan, ketepatan, dan akurasi dalam membuat PKPU. “Imbasnya, cita-cita untuk memperbaiki kualitas demokrasi akhirnya kembali sulit untuk dicapai,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota KPU Hadar Navis Gumay mengungkapkan, perubahan PKPU No 7/2013 menjadi PKPU No 13/2013 sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Termasuk penghapusan Pasal 47 dalam PKPU pencalonan sebelumnya. Ditanya apakah penghapusan syarat caleg yang juga pasangan calon kepala daerah tersebut dilakukan lantaran ada tekanan dari sejumlah parpol dan anggota DPR? Dengan tegas Hadar membantah itu.

Meski demikian, dia mengakui perubahan itu dilakukan setelah KPU menerima masukan dari berbagai pihak. “Di antaranya berasal dari parpol. Ada masukan dari parpol, tapi kita kan punya pikiran dan kita tentu mencermati setiap masukan. Akhirnya kita memutuskan untuk menghapus pasal tersebut,” paparnya. radi saputro

Sabtu 16 November 2013

Related News