Kasus Udin - Polda DIY Minta ORI Bantu Cari Bukti Baru

SLEMAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera meminta salinan putusan dan risalah sidang Sri Roso Sudarmo, mantan Bupati Bantul ke Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti).

Permintaan itu guna membantu Polda DIY mengungkap kasus tewasnya wartawan Bernas, Udin. Polda DIY merasa kesulitan mencari bukti baru karena kasus ini sudah berlangsung 16 tahun lalu. Direktur Direktorat Reserse Kriminal dan Umum (Direskrim) Polda DIY Kombes Pol Kris Erlangga mengatakan sebelum kasus ini kadaluwarsa 2014 nanti, polda terus membuka dan melakukan penyelidikan.

Namun dari keterangan maupun bukti yang ditemukan belum ada satu pun yang bisa mengarah ke pelaku. Sejauh ini pihaknya telah mengirimkan surat ke Mahmilti yang ada di Jakarta untuk meminta salinan berkas-berkas Sri Roso Sudarmo. “Namun belum ada tanggapan sampai sekarang. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan Ombudsman untuk mendapatkan salinan itu yang katanya berada di Jakarta,” katanya kemarin.

Berkas-berkas tersebut bisa membantu menambah bahanbahan keterangan yang bisa dipelajari. Kemungkinan setelah didapatkan berkas tersebut dan dianalisis, maka polisi bisa mengarah ke pelaku. Ketua ORI DIY-Jateng Budhi Masturi mengutarakan sudah membicarakan pengusutan kasus Udin ini bersama Polda DIY. Dalam pembicaraan itu, ORI mendukung upaya polda memperoleh salinan putusan dan risalah sidang Sri Roso Sudarmo di Mahmilti.

“Jika polda merasa tidak memperoleh pelayanan dari Mahmilti terkait permintaan salinan, terbuka kemungkinan Ombudsman RI menindaklanjutinya ke Mahmilti,” katanya. Udin yang memiliki nama lengkap Fuad Muhammad Syafruddin sempat dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oleh orang tak dikenal pada 13 Agustus 1996. Namun, Udin akhirnya meninggal dunia tiga hari setelah penganiayaan.

Udin merupakan wartawan Berita Nasional (Bernas). Sebagai wartawan, dia dikenal dengan tulisan kritis kepada pemerintah. Bahkan, kematiannya dikaitkan karena ada unsur politisnya. Sebelum peristiwa ini terjadi, Udin juga menulis mengenai kasus suap yang dilakukan oleh Sri Roso Sudarmo kepada Yayasan Dharmais, salah satu yayasan milik presiden saat itu, Soeharto.

Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana M Widya mengatakan tidak bisa menyatakan kasus tewasnya Udin karena berlatar belakang tulisannya. “Sampai saat ini tidak ada fakta hukumnya,” ujarnya. Pengusutan peristiwa banyak hambatan untuk mencari bukti baru. “Saat itu sudah ada proses hukum, jadi reka ulang tidak bisa dilakukan dua kali. Agak susah juga meminta keterangan dari saksi-saksi untuk saat ini. Sebab, ada yang lupa atau kendala lainnya,” katanya. ridho hidayat


Minggu 10 November 2013

Related News