Caleg Perempuan Masih Kelas Dua

MEDAN – Para pemimpin partai politik (parpol) peserta Pe milu 2014 sepertinya be lum mau me no - mor satukan kaum perempuan Su ma tera Uta ra dalam daftar calon le gis latif (caleg) untuk DPR. Tak satu pun parpol men ca lon kan perempuan di urutan nomor wahid.

Meski saat ini pemilihan bersifat proporsional terbuka, yakni ber da sarkan suara terbanyak, caleg nomor urut 1 yang dianggap pres tisius masih dikuasai ka der-kader utama andalan par pol. Partai NasDem, misalnya, menempatkan caleg perempuan di no mor urut 3 di semua daerah pemilihan (dapil) yang ada di Sumut.

Mereka adalah dr Greeta di Sumut I; Tiurlan Si matupang (Sumut II); dan Haghia Sophia Lubis (Sumut III). Hal serupa ter - jadi di Par tai Ke - bangkitan Bang sa (PKB), Partai Ke - adilan Sejahtera (PKS), PDI Per - juangan, Partai Hanura, PKPI, Partai Amanat Na sio nal (PAN), Partai Per sa tuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat. Bah kan untuk dapil Sumut II, Partai Demokrat me nem patkan caleg perempuan di nomor urut 6, yakni Rooslynda Marpaung.

Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gerindra tergolong lebih mem prio - ritaskan kaum pe rem puan. Ketiga partai ini menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 2, itu pun hanya di dapil Sumut I. Golkar mencalonkan Meutya Viada Hafid, PBB memasang Noor Balqis, dan Partai Gerindra menem patkan Nora Malau. Salah satu caleg perempuan dari Partai Golkar, Meutya Viada Hafid, berpandangan, jika melihat deret nama caleg DPR di dapil Sumut, eksistensi perempuan tak ubahnya pelengkap saja.

Tidak ada penghargaan atau ke se riusan partai untuk mendudukkan kaum perempuan di parlemen. Se ha - rus nya partai melihat ke depan, betapa pentingnya keterwakilan perempuan bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Menurut dia, keterwakilan 30% diparlemenmerupakanhar ga mati yang harus di per juangkan mengingat hal itu amanat undang-undang.

Jika ke mudian partai tidak mem be ri kan prioritas nomor urut ke pada caleg, itu patut disesalkan ka rena tidak sejalan dengan se mangat membangun demokrasi. “InimomenperempuanIndonesia untuk bangkit. Se ha rus nya kami (perempuan) diberi porsi layak. Saya termasuk kader yang patuh dan tetap mem per juangkan keterwakilan perempuan di parlemen,” seru Meutya yang saat ini duduk di Komisi I DPR.

Dia menjelaskan, Caleg pe - rem puan yang mengantongi no - mor urut rendah saatnya membuk tikan kepada publik bahwa eksistensinya bisa menjadi pa nutan yang berprestasi dan bkan sekadar pelengkap. Partai ha rus paham manakala ke terwa kilan perempuan tidak maksimal tentu berdampak buruk terhadap kemajuan perempuan dan pembangunan Indonesia.

Persoalan-persoalan perempuan yang begitu kompleks akan te rus terabaikan jika kaum perempuan tidak memiliki wakilnya di DPR. Sekretaris DPD PDI Perjuang an Sumut Muhammad Afan mengatakan, penyusunan caleg untuk DPR merupakan domain dari DPP PDI Perjuangan. Dia menampik kalau pe nem patan caleg perempuan di nomor urut rendah karena per tim bangan subjektif.

“Partai melakukan kajian menyeluruh. Kekuatan kader itu di dapil dan ke ak tif annya di masyarakat juga jadi acu - an. Jadi, bukan karena dia peem puan, lantas ditempatkan tidak di nomor urut satu,” ka ta nya. Untuk DPR, kebetulan saja me mang tidak ada caleg pe rempuan di nomor urut 1. Tapi untuk caleg DPRD Sumut, PDI Perjuangan menempatkan kader perempuan di nomor urut 1 dan urut 2 pada dua dapil.

Ada Sarma Br Hutajulu dan Cory Br Simbolon di dapil Tapanuli ba gi an Utara, Tapteng dan Sibolga. Kemu dian Mienarty Bangun dan Siti Aminah Peranginangin di dapil Karo, Dairi, Pakpak Bha rat. Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) PAN Sumatera Utara Muslim Simolon berpandangan, penyusunan caleg untuk DPR dilakukan oleh DPP PAN. PAN Sumut hanya mengirimkan dan memberi pertimbangan atas beberapa nama yang akan diusung.

“Termasuk juga soal caleg perempuan. Kami mengusulkan agar masuk DCS, tapi kami tidak mencampuri sam pai pada nomor urut. Karena suara terbanyak yang akan menang, bukan nomor urut penentunya,” bebernya. Dia menga takan, caleg DPR yang diusung PAN memang dianggap punya kapabilitas, kemampuan, dan komitmen yang kuat untuk masyarakat. Kebetulan saja, caleg perempuan tidak di tempat kan di nomor urut 1. Ketua MPW Partai Keadilan Se jahtera (PKS) Sumatera Utara Sigit Pramono Asri juga me nutur kan hal senada.

“Kami hanya disuruh siapkan berkas. Soal nomor urut dan sebagainya, DPP PKS yang menentukan,” kata Sigit yang menempati nomor urut 2 Dapil Sumut III untuk caleg DPR. Kader perempuan di PKS memang ditempatkan di nomor urut 3. Namun, hal itu bukan disebabkan faktor keraguan atas kemampuan kader perempuan. “Mungkin DPP PKS punya pertim bangan lain. Yang terpenting bukan nomor urut.

Baik laki-laki atau perempuan yang harus di lihat sekarang bagaimana caleg itu peduli, mau, dan mampu mendengar. Menyampaikan, mengawal dan membela aspirasi ma syarakat konstituennya,” ujar Sigit. Pengamat sosial politik, Ria Manurung, menanggapi persoal an nomor urut ini dengan dua pandangan. Pertama hal ini karena parpol tidak percaya diri mengusung perempuan di no - mor urut 1. Sebab dalam perebutan kedudukan atau kekuasaan di Indonesia, memang masih ter jadi bias gender.

“Parpol melihat perempuan masih di kelas dua. Parpol masih merasa milik laki-laki. Ke mudian yang laki-laki juga belum siap menerima perempuan di nomor urut satu,” katanya. Tapi pandangan lainnya, kata dia, harus diakui saat ini sangat sulit mencari perempuan untuk bisa ditempatkan di nomor 1. Karena memang sangat sedikit perempuan yang aktif dan kuat berpolitik. “Bisa jadi perempuan juga belum percaya diri. Karena selama ini yang dibangun politik itu hanya untuk laki-laki,” bebernya.

Adanya keharusan undangundang yang menempatkan perempuan sebanyak 30% da - lam daftar caleg sudah cukup baik untuk mengejar kesetaraan da lam berpolitik dengan lakilaki. “Tapi kalau untuk sekarang, hal itu belum bisa dikejar. Startnya saja sudah berbeda. Kuota 30% kan baru dua pemilu terakhir diharuskan,” katanya.

PDI Perjuangan yang di pim - pin seorang perempuan Me ga - wa ti Soekarnoputri pun hanya be rani meletakkan caleg pe rem - pu an di nomor urut 3. Itu bisa dijadikan indikator bahwa perempu an tidak semuanya memiliki kemampuan politik sekuat Me - ga wati yang anak mantan Presiden RI itu. fakhrur rozi, rusman siregar

Kamis 07 November 2013

Related News