Caleg Eks Narapidana Terancam Dicoret

KARANGANYAR–Dua orang yang didaftarkan sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Karanganyar diketahui merupakan mantan narapidana.

Keduanya terancam dicoret karena kasus pidana yang pernah menjerat mereka memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar Kustawa Esye mengungkapkan, dari hasil verifikasi sementara terdapat dua bakal caleg yang didaftarkan parpol merupakan bekas narapidana. Namun, dia belum dapat mengungkapkan asal parpol keduanya. “Belum bisa kami sebutkan karena masih kami verifikasi lagi. Yang jelas keduanya pernah tersangkut kasus hukum penggunaan narkoba dan kasus korupsi,” ujar Kustawa kemarin.

Menurut Kustawa, dua bekas narapidana yang didaftarkan sebagai caleg tersebut bisa dicoret jika dari hasil verifikasi selanjutnya diketahui bahwa ancaman hukuman keduanya lebih dari lima tahun. Hal ini karena sesuai sesuai aturan KPU, mantan narapidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun tidak bisa langsung menjadi caleg begitu sudah bebas dari masa hukuman. “Seorang narapidana bisa kembali mencalonkan diri setelah melewati masa lima tahun. Jadi harus ada jeda lima tahun setelah menjalani hukuman, baru bisa kembali menjadi caleg,” papar Kustawa.

Selain harus melalui masa jeda, caleg mantan narapidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, harus memenuhi persyaratan lain jika hendak mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Yakni persyaratan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan (LP) tempat menjalani hukuman. “Yang bersangkutan juga harus membuat pengumuman kepada publik melalui media massa kalau dirinya adalah mantan narapidana,” beber Kustawa. Ketua KPU Karanganyar Sri Handoko menambahkan, kepastian terkait nasib caleg yang pernah menjadi narapidana tersebut akan menunggu hasil verifikasi secara keseluruhan oleh Tim Pokja Verifikasi.

“Saat ini Tim Pokja masih bekerja melakukan verifikasi,” ujar Handoko. Dia mengemukakan, pokja verifikasi dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari KPU, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), aparat kepolisian, kejaksaan serta Kementerian Agama (Kemenag), BadanKepegawaianDaerah (BKD).

“Masing-masing memiliki spesialisasi tugas tersendiri sesuai bidangnya. Untuk unsur Disdikpora dan Kemenag misalnya, diandalkan untuk mengecek masalah keabsahan ijazahpendidikanpara caleg,” papar Handoko. farid firdaus

Kamis 16 Mei 2013

Related News