Pecat Guru Pungli

MARAKNYA pungutan liar selamapenerimansiswabarumembuat Wali Kota Makassar, Ilham AriefSirajuddinberang. Kemarin, Wali Kota langsung memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Mahmud BM dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muhammad Kasim Wahab membahas masalah tersebut.

“Kalau ada warga yang dapat masalah terkait dengan PSB, jangan sungkan-sungkan untuk laporkan. Kita tidak main-main, kita langsung sikat. Ini tadi yang dibahas khusus dengan Wali Kota,” kata Kasim Wahab usai rapat mendadak di ruang kerja Wali Kota Makassar, kemarin. Kasim menegaskan, Pemkot Makassarakanmencopotkepala sekolah atau guru yang terbukti melakukan praktek pungli.

“Kalau ada laporan masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah pasti kita dicopot,” katanya. Bukan cuma melapor ke Balai Kota Makassar, Pemkot juga mempersilahkan masyarakat yang menemui adanya pungli tidak segan-segan melapor ke Ombudsman maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu, Kasim mempertanyakan kinerja pengawas di Dinas Pendidikan Makassar.

Sementara, Kepala Sub Bagian Pengaduan Humas Pemkot Makassar, Ridha Rasyid menegaskan, pungli yang dilakukan oknum guru melanggar komitmen pemkot yang melarang keras adanya pungli. Bagian Pengaduan telah menerima adanya laporan pungli di SMA 4, SMA 8 dan SMA 11. “Di SMA 4 dan 8, penyimpangan dilakukan dengan cara melelang kursi dengan tarif yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan laporan yang kami terima, ada yang memasang tarif Rp4 juta sampai Rp7 juta setiap kursi,” jelasnya. Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yunus Said mengatakan, pihak tidak pernah menoleransi setiap pungutan kepada siswa didik baru. Karena itu, lanjut dia, Dinas Pendidikan akan segera melakukan investigasi laporan yang masuk dari masyarakat. Menurut dia, pungli adalah pelanggaran yang sangat fatal. Sehingga siapapun pelakunya, mulai dari komite sekolah, kepala sekolah dan guru akan dikenakan sanksi. “Siapapun yang terlibat pungutan, kita akan lakukan pencopotan,” ujarnya.

Ombudsman Kawal

Sementara, Ketua Komisi Ombudsman Perwakilan Sulsel Subhan berjanji akan mengawal penerapan sanksi bagi oknum sekolah yang terlibat dalam pungli PSB. “Kami akan merekomendasikan pencopotan bagi kepala sekolah yang melakukan pungli dan mengembalikan uang hasil pungli tersebut,” ungkapnya kepada KORAN SINDOkemarin.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mempersilakan BKD Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk merealisasikan komitmennya dalam pemberian saknsi bagi pelaku pungli. “Kita lihat saja apakah betul mereka akan melakukan sanksi. Jangan sampai cuma berkomitmen karena panas oleh pemberitaan media. Kalau sudah tidak diberitakan maka dibiarkan begitu saja,” katanya. Karena itu, Ombudsman akanterusmelakukanpengawasan dan evaluasi.

Sebab tanpa implementasi sanksi yang kuat, maka praktek seperti ini tidak akan terhenti. Lemahnya sanksi tidak menimbulkan efek jera. “Hentikanlah praktek seperti ini. Menjual seragam yang harganya 60% di atas harga pasar. Jual tas yang satu minggu sudah rusak sampai membebani biaya pembangunan sekolah. Itu semua tidak dapat dibenarkan,” tandasnya. ● supyan umar/ herni amir

Jumat 15 November 2013

Related News