Penerapan Kurikulum 2013 Terkendala - Kurikulum Baru Akan Disomasi

Pekerja menyiapkan paket berisi buku kurikulum 2013 untuk tingkat SMP di Kantor Pos Kudus, Kudus, Jateng, akhir pekan lalu. Kantor pos mendistribusikan buku kurikulum 2013 hasil cetakan PT Pura itu ke daerah Kepulauan Riau, Jambi, dan Jawa.

JAKARTA – Sejumlah elemen pendidikan akan melakukan somasi atas penerapan kurikulum baru. Mereka menganggap kurikulum2013gagalkarenakurangnya persiapan sarana-prasarana seperti buku ajar serta sumber daya guru yang minim.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pihaknya bersama orang tua murid pada Kamis (25/7) akan menyomasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Mahkamah Agung (MA). Saat ini, para pengacara yang disiapkan tengah menyusun materi somasi yang dikaitkan dengan berbagai pelanggaran peraturan yang ada. “Ya, kami akan melayangkan somasi.

Somasi ini akan menarik perhatian dari pemerintah yang selama ini tidak pernah mendengarkan aspirasi guru dan orang tua yang merasa kurikulum belum siap diterapkan,” katanya kepada KORAN SINDO kemarin. Retno menjelaskan, somasi ini dilayangkan karena guru, siswa, dan buku belum siap. Namun, Kemendikbud tetap memaksakan kurikulum. Padahal, kebijakan yang tidak ada persiapan ini sangat merugikan semua elemen pendidikan.

Oleh karena itu dia meminta pemerintah menunda penerapan kurikulum hingga semua sarana-prasarana serta sumber dayanya siap. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bidang Pendidikan Mayong menjelaskan, kurikulum baru ilegal dilaksanakan. Pasalnya produk pendidikan ini memiliki cacat prosedur dan cacat materi substantif. “PP(peraturanpemerintah)-nya baru mau dibuat, sedangkan kurikulumnya sudah dijalankan.

Seharusnya PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan direvisi terlebih dulu,” terangnya. Selain itu kurikulum ini juga cacat secara substansi karena banyak pelanggaran dari prinsip tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menurutnya, dengan kedua kecacatan itu somasi yang akan dilayangkan elemen guru dan orang tua ini akan disetujui lembaga hukum yang ada.

Anggota Komisi X DPR Abdul Kadir Karding berpendapat, sangat wajar apabila stakeholder pendidikan akan melayangkan somasi atas kurikulum ini. Pasalnya, kebijakan ini tidak dimatangkan secara komprehensif sehingga terkesan gegabah. Dia menyatakan, harus ada sanksi pidana kepada pemerintah jika ada program pendidikan yang tidak berjalan dengan baik. neneng zubaidah

Senin 11 November 2013

Related News