Terigu Nasional Menanggung 80% PPN

JAKARTA – Industri tepung terigu dalam negeri menanggung hampir 80% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya ditanggung pemerintah. Hal tersebut disebabkan adanya pembebasan PPN 10% terhadap penjualan terigu impor bahan baku pakan ternak.

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) ingin ada pembahasan terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, sejak 2003, pemerintah menetapkan pakan ternak sebagai barang strategis sehingga bebas PPN atau istilah dalam perpajakan lebih tenar sebagai PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP). Kondisi tersebut membuat produsen nasional harus membayar PPN 10% atas produk yang mereka jual.

Padahal, selain memproduksi tepung terigu untuk makanan, produsen tepung terigu juga membuat terigu bahan pakan ternak. “Kami masihmenunggu danmenyerahkan kepada KementerianPerdagangan. Tentunya banyak pilihan, tapi kami tidak tahu apa itu penetapanbeamasukatauapa,” kataKetua Umum Aptindo Franky Welirang di Jakarta kemarin. Dalam catatan Aptindo, sepanjang 2012 PPN yang telah dibayar oleh industri terigu mencapai Rp232,94 miliar.

Dari jumlah tersebut, industri tepung terigu terbebani sekitar Rp190 miliar per tahun, sedangkan pemerintah hanya menanggung Rp49 miliar. Dia mengatakan, saat ini produsen terigu dalam negeri juga masih berkutat dengan dugaan dumping terigu luar negeri. Harga gandum impor pada 2012 rata-rata sebesar USD360 per MT. Gandum tersebut diolah menjadi tepung terigu menjadi harga USD474,6 per MT.

Sedangkan jika Indonesia langsung mengimpor terigu maka hanya dikenakan harga USD336 per MT. Sementara, kementerian perindustrian akan membahas regulasi soal PPN impor gandum tersebut. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, kalau sebuah industri sudah berjalan dengan baik, namun menjadi kurang kompetitif diakibatkan adanya regulasi, maka regulasi tersebut harus diperiksa ulang. akhmad nur huda

Sabtu 23 November 2013

Related News