Komnas HAM Mediasi Sengketa Lahan Di OKI-Pemkab OKI Diimbau Proaktif

Rapat penyelesaian sengekta lahan yang dihadiri langsung Komisioner Komnas HAM bersama jajaran Pemkab OKI kemarin.

KAYUAGUNG– Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) kemarin memediasi sengketa lahan antara masyarakat sungai belida, Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan manajemen perusahaan PT Bulu Cawang Platation (BCP), yang sudah 12 tahun tidak kunjung selesai.

Rapat dihadiri langsung Komisioner Komnas HAM Ansori Sinongan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten OKI. Komnas HAM ditunjuk sebagai mediator oleh masyarakat Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing OKI yang bersengketa dengan PT BCP, serta masyarakat Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran OKI. Mereka bersengketa dengan PT Gading Cempaka Graha. Ansori mengaku, banyak menemukan permasalahan sengketa lahan di wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten OKI.

“Seperti kami menyelesaikan sengketa lahan di Jambi. Permasalahan utamanya adalah kekurangan plasma untuk masyarakat sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan plasma mengklaim hak atas tanahnya,” ujar Ansori dalam pertemuan yang dibuka Wabup OKI Engga Dewata Zainal dan dihadiri Asisten I Drs Edwar Chandra. Untuk di OKI, pihaknya menginginkan apa yang menjadi hak masyarakat segera dipenuhi pihak perusahaan.

“Seperti klaim ganti rugi lahan masyarakat Sungai Belida, Kecamatan Lempuing. Masyarakat mana saja yang belum diganti rugi dan mana yang sudah, harus ada data yang jelas,” ucapnya. P ihaknya juga meminta Pemda OKI terus memfasilitasi agar permasalahan ini cepat selesai. “Apalagi masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2000. Mengapa belum juga selesai. Kami berharap Pemda OKI berperan menangani setiap permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan di OKI,” tukasnya.

Mengenai klaim masyarakat Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran terhadap PT Gading Cempaka Graha, Wabup OKI Engga Dewata Zainal berharap agar masyarakat yang belum menerima plasma yakni kelompok Kms Edi Wijaya untuk lebih diprioritaskan pada pengajuan plasma tahap kedua. “Intinya lebih diutamakan bagi warga Cintajaya, jangan sampai orang di luar desa yang menerima plasma,” ujarnya.

Sementara menanggapi pernyataan Komnas HAM, Asisten I Setda OKI Edwar Chandra mengatakan, Pemda OKI tidak lepas tangan terkait permasalahan ini. Bahkan sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan warga dengan manajemen perusahaan. “Untuk masalah klaim ganti rugi lahan kelompok M Jais Cs kepada PT Buluh Cawang Plantation (BCP), kami mempunyai bukti sudah ada ganti rugi lahan seluas 107 hektare dari 522 hektare yang diklaim pada tahun 2004.

Sementara sisa lahan yang belum diganti rugi tersebut, M Jais Cs pernah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi diganti rugi,” ujar dia. Pimpinan PT BCP Ipson Purba menambahkan, sejak tahun 2000–2006 telah menyelesaikan proses ganti rugi lahan seluas 1.510 hektare dan itu melebihi lahan dalam HGU. “Kami telah mengganti rugi lahan melebihi HGU kami.

Sementara kami dilarang beroperasi oleh warga di areal yang telah kami ganti rugi. Kami pun terus berupaya untuk bersamasama menyelesaikan masalah ini,” tuturnya. Sementara General Manager PT Gading Cempaka Graha Karyono mengatakan, dari total 10.000 lahan dalam HGU, tidak ada lahan milik masyarakat, tetapi milik negara.

“Namun demikian, kami tetap memberikan 35% plasma kepada warga. Sementara untuk pengajuan plasma tahap kedua yang rencananya pada Oktober nanti akad kredit, kami akan memprioritaskan mereka yang belum mendapatkan plasma. Proses akad kredit masih menunggu turunnya SK Bupati OKI,” ujarnya. m rohali

Senin 11 November 2013

Related News