Pemilih Pilkada Makassar 983.990

Ketua KPU Makassar Nurmal Idrus (tengah) saat memaparkan hasil perampungan daftar pemilih tetap (DPT) dalam rapat pleno di Kantor KPU Makassar, Antang, kemarin.

MAKASSAR– Jumlah pemilih di Pilkada Makassar, 18 September 2013 mendatang, bertambah 1.412 jiwa dari daftar pemilih sementara (DPS) sebelumnya hanya 982.578 jiwa.

Bertambahnya pemilih dalam waktusingkatitusetelahKomisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar merampungkan daftar pemilih tetap (DPT) dalam rapat pleno kemarin, dengan total pemilih sebanyak 983.990 jiwa. Ketua KPU Makassar Nurmal Idrus mengatakan, DPT yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil perbaikan dan pendataan pemilih tambahan, yang dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan selama satu bulan terakhir.

“Untuk TPS (tempat pemungutan suara), jumlahnya tetap samayakni2.300tersebardi143 kelurahan,” ujar Nurmal di selasela penetapan DPT di Kantor KPU Makassar kemarin. Meski sudah ditetapkan, tapi jumlah pemilih masih memungkinkan bertambah atau berkurang. Alasan pihaknya masih bisa melakukan perubahan hingga tujuh hari sebelum pemilihan jika ada yang tertinggal atau belum terdata dan dilakukan perbaikan.

“Jadi sebelum pemilihan, masih dimungkinkan ada penambahan atau sebaliknya berkurang. DPT nanti akan kami tempel di setiap kantor lurah agar warga yang memiliki hak pilih bisa mengetahui, apakah dirinya terakomodasi sebagai pemilih atau tidak,” ujarnya. Sekadar diketahui, DPT yang ditetapkan KPU kemarin mengalami peningkatan sekitar 20.000 jiwa dari DPT Pilkada Makassar 2008 yang hanya 959.814 jiwa. Jika membandingkan pemilih yang terdaftar saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013, justru mengalami pengurangan. Sebab, total pemilih di pilgub untuk Makassar mencapai 1.163.835 jiwa.

KetuaPanitiaPengawasPemilu (Panwaslu) Makassar Amir Ilyas mengatakan, meski KPU sudah menetapkan, tapi hingga kemarinpihaknya belummendapat soft copy-nya, melainkan baru hasil rekapitulasi. Padahal hal itu dianggap penting guna mendalami dan memantau apakah masih bermasalah atau tidak. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sikap KPU yang tidak memasukkan pemilih di rumah tahanan, karena di lokasi tersebut disediakan tempat pemungutan suara. Dia berharap masalah itu tidak diabaikan penyelenggara pilkada.

“Itu belum dimasukkan KPU. Kami juga tidak dapat infonya, apa yang menjadi alasan sehingga KPU belum memasukkan ke DPT, sementara ada ratusan penghuni rutan di Makassar,” tutur Amir. Pihaknya mendesak KPU agar penghuni rumah tahanan tidak diabaikan hak politiknya dan tetap diakomodasi untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih, khususnya mereka yang berdomisili di ibu kota Sulsel.

“KamimemintaKPUmenunggu rekomendasi panwaslu untuk pemilih di rutan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas), karena sudah penetapan DPT. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh KPU, karena mereka juga punya hakuntukmemilih,” kataAmir. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi juga angkat bicara. Menurut dia, hak warga tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh KPU. Karena itu, masyarakat yang sudah memenuhi syarat memilih tapi tidak didata dan didaftar KPU, hendaknya melaporkan diri.

Bila masih tidak diakomodasi atau dimasukkan namanya sebagai pemilih, pihaknya akan menindaklanjuti. Sebab, aturan yang meminta semua yang memenuhi syarat, wajib didata dan terdaftar di DPT. “Tapi kami harapkan juga proaktif masyarakat melaporkan secepat mungkin kalau memang tidak pernah didata dan namanya tidak tercantum di DPS dan DPT,” kata Arumahi saat dikonfirmasi terpisah. arif saleh

Kamis 21 November 2013

Related News