Pemkot Siapkan Sanksi

CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan menindak pejabat yang menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk keperluan mudik Lebaran.

Pemkot menegaskan, mobdin hanya berfungsi membantu operasional, bukan fasilitas pribadi. Asisten Administrasi Umum Pemkot Cimahi Sri Nurul mengatakan, pemerintah telah melarang penggunaan mobdin untuk keperluan mudik. Pemkot akan memberikan sanksi bagi pejabat yang diketahui melanggar kebijakan tersebut, salah satunya dengan melayangkan surat peringatan (SP) yang bersifat keras. “Tidak ada alasan apa pun, yang jelas mobdin dilarang digunakan secara personal,” ujar Nurul dihubungiKORAN SINDO kemarin.

Menurut dia, larangan tersebut telah disampaikan langsung kepada seluruh pejabat di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Apabila pejabat masih nekat menggunakannya, terutama ketika masa cuti libur Lebaran, kami akan menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan dan pemanggilan,” tuturnya. Untuk mengetahui penggunaan kendaraan dinas selama menjalani cuti dan libur Idul Fitri 1434 H, Pemkot akan melakukan pemanggilan para pejabat yang bersangkutan.

Menurut dia, Pemkot Cimahi tidak melakukan upaya dengan mengandangkan kendaraan karena dinilai kurang efisien. “Saat ini jumlah kendaraan dinas 150 kendaraan yang terbagi atas kendaraan roda dua dan roda empat. Seandainya harus diparkirkan di Pemkot tidak terjamin keamanannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Bambang Arie Nugroho mengatakan, Pemkot secara resmi menolak permohonan pinjaman mobdin dari ratusan pegawai negeri sipil (PNS). “Sebenarnya sebelum memasuki libur bersama terdapat beberapa pegawai yang melakukan permohonan. Namun, sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kabupaten/ kota melarang penggunaan mobdin untuk mudik,” ujarnya. Dia menambahkan, sanksi yang dilayangkan pun sesuai prosedur. dila nashear

Sabtu 16 November 2013

Related News