Rapat Paripurna Rp600 Juta Mubazir

Paripurna pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang menelan anggaran Rp600 juta tetap digelar kemarin. Karena prosesi pelantikan batal, anggaran ratusan juta rupiah itu menjadi mubazir.

PANGKALAN BALAI – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih, Yan Anton Ferdian dan SA Supriono batal dilakukan kemarin. Meski demikian, rapat paripurna yang menelan Rp600 juta tetap digelar sehingga menjadi mubazir.

Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam dalam rapat paripurna kemarin, batalnya proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2013–2018 ini disebabkan karena masih kurangnya syarat administrasi berupa surat perintah pelaksanaan pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Untuk itu, Kemendagri menunjuk Sekda Banyuasin Firmansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Keterangan Agus Salam ini sedikit berbeda dengan pengakuan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Menurut Alex, dari informasi yang diterimanya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih periode 2013–2018 atas nama Yan Anton Ferdian dan Suman Asra Supriono (YAN-SAS) masih dalam perjalanan, Rabu (14/8) pagi.

Meski demikian, Alex tidak mau gegabah menunggu di lokasi pelantikan sebelum menerima SK tersebut. Pasalnya, setelah SK tersebut datang, pihaknya juga akan menelaah terlebih dulu, apakah di dalamnya juga terlampir surat permintaan pelantikan.

“Jadi, kita lihat dulu, apakah SK itu nantinya akan dilampiri Surat Mendagri yang meminta gubernur untuk melantik pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Karena biasanya, selain ada SK pelantikan, juga ada surat permintaan Mendagri itu. Namun, jika tidak ada surat itu, maka pelantikan tidak bisa dilakukan,” ucap Alex, kemarin. Mengenai pemilihan waktu pelantikan oleh panitia daerah, menurut Alex, hal itu tidak bisa dilakukan serta-merta. Pasalnya, diperlukan suatu persiapan yang matang untuk melakukan pelantikan.

“Ini pelantikan bupati. Persiapan segala sesuatunya harus matang. Untuk undangan yang sudah tersebar, seharusnya jangan dulu jika memang belum ada kepastian (SK pelantikan),” katanya. Terkait batalnya pelantikan pasangan YAN-SAS kemarin, kata Alex, Sekda Banyuasin Firmansyah akan menjadi Plt Bupati. Hal itu dikarenakan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati lama H Amiruddin Inoed-H A Rahman Hasan berakhir kemarin.

“Kita menerima faks dari Kemendagri untuk mengisi kekosongan karena habisnya masa jabatan bupati lama. Dalam faks yang dikirim itu menyatakan Sekda ditunjuk sebagai Plt Bupati Banyuasin selama pelantikan belum dilakukan,” ujar Alex. Sementara itu, prosesi pelantikan yang seharusnya mulai pukul 09.00 WIB, diundur hingga lima jam. Pada sidang paripurna yang telah diskorsing dan kembali dibuka pada pukul 14.00 WIB, akhirnya diketahui jika proses pelantikan tidak bisa dilaksanakan.

“SK Mendagri sudah ada. Namun, pelantikan belum bisa dilaksanakan karena belum cukup syarat. Surat petunjuk pelaksanaan pelantikan belum diterima sehingga belum terdapat dasar bagi gubernur untuk melakukan pelantikan bupati terpilih,” kata Agus. Namun, politisi Partai Golkar ini enggan berkomentar terkait belum turunnya surat petunjuk pelaksanaan pelantikan dari Kemendagri. Padahal, SK Kemendagri tentang pengangkatan bupati dan wabup terpilih telah diterima Pemprov Sumsel.

“Jika soal itu, silakan tanya pemprov saja. DPRD Banyuasin hanya bertugas sebagai pelaksana,” katanya. Seperti layaknya pelantikan pejabat tingkat kabupaten lainnya, proses pelantikan kemarin juga mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian resort dan Kepolisian Daerah Sumsel. Pagi kemarin, tamutamu juga sudah datang dan memadati ruang sidang DPRD Banyuasin.

Bahkan, beberapa tokoh nasional, seperti halnya Sekjen NasDem mantan Menteri Pertanian Soleh Salahuddin, mantan Ketua BIN Hendropriyono dan beberapa pengurus pusat DPP Golkar telah hadir dan memadati rumah dinas Bupati Amiruddin Inoed. Ribuan tamu yang memadati gedung pelantikan dibuat kebingungan terkait pelaksanaan pelantikan yang diundur berulang kali sehingga setelah makan siang, tamu-tamu mulai pulang. Saat ditanyakan mengenai anggaran pelantikan ulang, Agus enggan berkomentar.

Anggaran Pelantikan Mubazir

Penundaan pelantikan Bupati dan Wabup Banyuasin terpilih mendapatkan kritikan keras dari sejumlah kalangan. Anggota DPRD Banyuasin Ledi Risdianto mengatakan, proses pelantikan yang sudah teragendakan seharusnya bisa maksimal, terutama berbicara soal anggaran.

“Cukup disayangkan, anggaran sudah tinggi, tapi tidak jadi,” katanya. Tokoh masyarakat Banyuasin Alfian Soho turur menyesalkan penundaan pelantikan bupati dan wabup terkait ketidakprofesionalan pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan agenda penting, terutama koordinasi terkait jadwal pelaksanaan. Misalnya, terjadi penundaan atau pembatalan. Jangan sampai, saat hari pelaksanaan seperti ini, proses pelantikan malah diundur.

Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed mempertanyakan perihal sikap Kemendagri yang belum memberikan surat petunjuk pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wabup Banyuasin terpilih. “Mengenai SK Kemendagri belum saya baca langsung, tapi biasanya SK Kemendagri akan melampirkan surat petunjuk pelaksanaan pelantikan,” ujar Amiruddin. Bupati Banyuasin terpilih, Yan Anton lebih santai menanggapi penundaan pelantikan dirinya.

Menurut Ketua DPD Golkar Banyuasin ini, proses pelantikan menjadi wewenang Gubernur Sumsel sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Saya dan wabup Supriono menilai, penundaan ini mungkin karena ada persyaratan yang kurang. Ini kanpenundaan sementara hingga persyaratan cukup, baru dilakukan pelantikan,” tutur Yan.

Ada Upaya Penggagalan

Pakar hukum Universitas Sriwijaya Amzulian Rivai mengatakan, gagalnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih merupakan hal yang biasa terjadi. Hal itu terjadi lantaran ada upaya yang dilakukan untuk menggagalkannya. “Hal itu terjadi karena pasti ada upaya agar bupati terpilih gagal dilantik. Secara politik memang tidak mulus karena digugat oleh semua pasangan yang kalah,” ujar Amzulian kepada KORAN SINDO PALEMBANG tadi malam.

Akan tetapi secara yuridis, menurut dia, seharusnya pelantikan ini tidak ada masalah apabila sudah ada Surat Keputusan (SK) Mendagri dan permintaan agar dilantik. “Setahu saya, SK Mendagri itu belum ada,” kata Amzulian. Untuk jabatan pelaksana tugas (Plt), menurut dia, memang harus dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

Pemerintahan harus berjalan sebagai suatu sistem, meski tentu tidak sempurna. Karena jika hanya dilaksanakan seorang Plt, itu sifatnya hanya sementara saja. Pengamat hukum lain dari Universitas Sriwijaya Albar Subari mengatakan, secara hukum, penunjukan sekretaris daerah sebagai Plt Bupati sudah tepat selama menunggu SK dan prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

Plt Bupati, ujar Albar, hanya menjalankan tugas-tugas harian Bupati-Wakil Bupati Banyuasin. Sementara terakit hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan, tidak bisa dilaksanakan oleh sekda. tasmalinda/ amarullah d/iwan s/ muhammad uzair

Rabu 13 November 2013

Related News