Aturan Kampanye - Pembatasan Alat Peraga Bisa Hemat Biaya Politik

JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan baru mengenai pembatasan pemasangan alat peraga bagi calon legislator (caleg) menuai kontroversi.

Sebagian kalangan menilai pembatasan bagi caleg untuk memasang alat peraga seperti billboard, baliho, dan spanduk akan menyulitkan para caleg untuk memperkenalkan diri ke publik. Namun tidak sedikit juga yang setuju dengan KPU karena pembatasan tersebut justru menghemat biaya politik.

Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa bahkan menilai alat peraga sudah tidak efektif lagi untuk meraup dukungan suara. Dia mengatakan, masyarakat tidak lagi memilih orang karena politik uang atau karena kekuasaan. Justru yang terpilih adalah orang-orang yang blusukan dan mampu mendekati rakyat sehingga alat peraga seperti spanduk dan baliho tidak menjadi faktor penentu. ”Kita harus cerdas melihat itu. Alat peraga itu sudah tidak lagi efektif. Mengotori dan merusak lingkungan,” kata Ketua Komisi II DPR itu di Jakarta kemarin.

Karena itu, dia mengapresiasi KPU atas aturan baru tersebut. Pasalnya, orientasi Pemilu 2014 adalah pemilu berkualitas sehingga pemilih bisa memperoleh informasi utuh tentang caleg. ”Akan terjadi pergeseran dari baliho spanduk ke leaflet, stiker, dan kartu nama. Karena bisa dicetak lebih lengkap,” katanya.

Meski begitu, Agun memaklumi bahwa aturan KPU itu juga menimbulkan kontroversi. Sebab, untuk kampanye perseorangan memang butuh perluasan media kampanye. Namun dia kembali mengingatkan bahwa meskipun itu dibutuhkan, tetap harus ada pembatasan. ”Kalau tidak akan terjadi kapitalisasi politik buat yang bermodal besar dibandingkan yang baru-baru,” katanya.

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani setuju dengan prinsip pembatasan alat peraga agar tidak terjadi pemborosan biaya politik. Namun, dia menilai KPU lebih baik memperketat pengawasan terjadinya politik uang dibandingkan pembatasan alat peraga kampanye. ”Menurut saya itu harus dipikirkan sehingga tidak ada biayabiaya yang terbuang percuma,” katanya.

Apalagi sistem pemilu yang dianut saat ini menggunakan sistem suara terbanyak. Dengan begitu, seorang caleg butuh banyak media untuk sosialisasi. Meski begitu, kata dia, caleg tidak cukup hanya dikenal wajahnya, tetapi juga ide dan pandangannya. ”Memang harus diakui caleg lebih banyak memperkenalkan nama dan wajahnya saja. Namun pikiran dan idenya belum tersosialisasi,” katanya.

Pendapat berbeda diungkapkan Wakil Sekjen DPP PAN Yandri Susanto. Dia menilai aturan tersebut akan merugikan para caleg. Apalagi seorang caleg baru tentu butuh sosialisasi melalui alat peraga, khususnya spanduk dan baliho. Aturan KPU yang membatasi pemasangan spanduk dan baliho justru memperlemah pelaksanaan pemilu. ”Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pemilu itu akan minim,” katanya.
Dia menilai cara pandang KPU dalam menerapkan sebuah aturan terlalu kaku. Menurutnya, biarkan caleg dapat berimprovisasi dan beraktualisasi dalam masalah kampanye. ”Jadi tidak dapat disamaratakan. Misalkan aturan KPU bahwa 1 desa 1 spanduk. Di Sumatera itu panjangnya 1 km 1 desa. Kemudian bagaimana kalau hanya pasang 1 spanduk di desa yang panjangnya 1 km? Di Pulau Jawa, 1 desa penduduknya bisa sampai 12.000 jiwa. Bagaimana kalau cuma 1 spanduk yang bisa dipasang?” ujarnya.

Menurut dia, upaya KPU menekan biaya kampanye terlalu berlebihan. Alasannya, biaya merupakan urusan dari caleg masing-masing. ”Hal ini bukan ranah KPU. Wilayah KPU adalah memaksimalkan partisipasi dan memastikan tahapan itu berjalan sesuai dengan undangundang (UU),” katanya.

Ketua DPP PKS Indra setuju dengan pembatasan alat peraga caleg. Hal itu akan membuat pemilu lebih berkualitas karena yang dinilai publik bukan spanduk, tetapi prestasi dan karya para caleg. Meski begitu, teknik zonasi pemasangan alat peraga bukan perkara mudah. Pasalnya, subjektivitas perangkat daerah pasti ada.

Selain itu Indra menyoroti masalah infrastruktur. Mungkin untuk kotakota besar akan terpantau dan bisa ditertibkan. ”Sehingga perlu diukur apakah kebijakan tersebut dapat benar-benar efektif di lapangan. Karena realitas subjektivitas itu ada dan terbatasnya aparat,” katanya. dita angga

Jumat 08 November 2013

Related News