Buruh Tolak Inpres Pembatasan UMK

SEMARANG – Buruh di Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Demak menolak rencana penerbitan instruksi presiden (Inpres) yang akan membatasi besaran upah minimum kabupaten (UMK) dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan UMK 2014 yang diperkirakan mencapai 10-15 %, diperkirakan akan turun menjadi 6-7 %. “Jika Inpres itu ditetapkan, ini akan mereduksi hasil survei yang sudah dilakukan sejak Januari-September. Padahal survei Januari di Pasar Karangayu, upah layak diangka Rp1,9 juta,” ungkap Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo, di sela-sela aksi, kemarin.

Pihaknya juga berharap agar UMK 2014 tidak dilakukan dengan menarik rata-rata dari survei Januari-September. Melainkan, perkiraan hasil survei Desember 2013 ditambah dengan laju inflasi, ini baru angka ideal. Sebab, rata-rata di provinsi yang lain tidak dilakukan seperti di Jawa Tengah yang selalu tertinggal. “Kami berharap dengan gubernur baru ini, bagaimana upah riil benar-benar diterapkan di Jawa Tengah,” jelasnya.

Aksi kemarin dilakukan dengan tertib. Puluhan buruh yang tergabung dalam SPN, SBSI, FPMI, SPI, Farkes, Kahutindo dan lainnya menggelar orasi di depan Kantor Gubernuran di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, dalam menetapkan upah buruh di Jateng, pihaknya akan meminta masukan dari kedua belah pihak, baik dari pengusaha maupun pekerja sehingga dua kepentingan bisa dicari jalan keluarnya. “Harus dengan jalan rembugan,” katanya. arif purniawan

Sabtu 09 November 2013

Related News