SG Bisa Diperjualbelikan

YOGYAKARTA– Keberadaan Sultan Ground (SG) di masyarakat dapat diperjualbelikan. Hal tersebut dapat dilakukan asal syarat-syarat yang menjadi ketentuan dapat dipenuhi.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Sarta Kriya KGPH Hadiwinoto mengatakan, selain mendapatkan izin, praktik jual beli harus memberikan kompensasi kepada keraton. Sebagai pemilik tanah, keraton berhak mendapatkan 10% dari transaksi. “Tanah bukan keprabon itu bisa dibeli Sultan untuk putroputro dalem sehingga menjadi tanah pribadi. Tetapi membelinya dengan harga khusus. Jadi bukan diberikan secara gratis. Dulu, Belanda pun dalam politik kontrak kalau butuh tanah harus minta ke keraton,” katanya.

Menurut Gusti Hadi, SG terdiri dari tanah keprabon dan tanah bukan keprabon. Tanah keprabon disebutkannya, tidak dapat diperjualbelikan, sementara untuk yang bukan keprabon dapat diberikan haknya bahkan diperjualbelikan. Tanah-tanah keprabondi antaranya Alun-alun utara, Alunalun selatan, Pasar Beringharjo, hutan jati di Karangasem, Gunungkidul. Ditambahkannya, tanah sultan memiliki sifat yang berbeda dengan tanah ulayat. Tanah sultan disebutkannya menjadi milik keraton, sedangkan tanah ulayat itu milik adat.

Tanah sultan seperti disebutkan Gusti Hadi, bisa diberikan secara gratis dengan nama hak anggaduhdan hanya bisa menempati. Hak manggaduh biasanya diberikan kepada abdi dalem. “Ada juga yang semula mendapat hak anggaduh kemudian menjual tanah. Itu diperbolehkan, asal dengan syarat hasil penjualan tanah tersebut untuk membeli tanah lagi yang ditempati oleh keluarga tersebut. Di samping itu, orang tersebut tidak boleh minta hak anggaduh lagi. Dari hasil penjualan, 10% diberikan ke keraton,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tanah andarbe dan eigendom statusnya bukan lagi tanah keraton. “Kalau tanah Gedung Agung dan Kepatihan ini juga milik keraton yang merupakan tanah keprabon, sedangkan negara hanya menguasai,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan HB X mengatakan, tanah SG dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin menempati atau menyewanya. Selanjutnya, keraton akan mengeluarkan sertifikat sebagai hak warga yang menggunakan tanah tersebut. Namun tanah kekancingan ini tidak boleh diperjualbelikan seenaknya.

 “Saya sudah janji dan mereka tidak usah gelisah seperti itu. Jangan khawatir pokoknya,” ucap HB X. Sultan menegaskan, masyarakat yang ingin menggunakan atau menempati SG diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Sebab, sejauh ini banyak yang telah menempati tetapi belum mendaftarkan diri. Para pendaftar nantinya akan mendapat identifikasi untuk diberikan sertifikasi.

“Sertifikasi ini tidak hanya sekedar layang kekancingan yang sifatnya magersari. Berarti semua yang pakai SG harus mendaftarkan diri, tetapi jangan sampai dijualbelikan,” tandasnya. ●maha deva

Selasa 12 November 2013

Related News