Pemkot Data LSM dan Ormas

PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo akan mendata organisasi kemasyarakatan, yayasan, badan sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun database organisasi kemasyarakatan di daerah ini, apalagi berbagai organisasi di Palopo banyak yang tidak aktif. Khusus LSM, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Palopo mencatat, baru 24 LSM yang terdaftar dan melaporkan keberadaan organisasinya ke Pemkot Palopo. Padahal, dalam hitungan Badan Kesbangpol dan Linmas Palopo, masih puluhan LSM di daerah ini belum terdaftar.

Berbagai LSM yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat, malah tidak terdaftar di Kesbangpol dan Linmas Palopo. “Untuk LSM dari hasil pendataan kita memang masih banyak yang belum terdaftar. Kita berharap LSM yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri ke Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Palopo,” papar Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Palopo, Baso Sulaeman kepada KORAN SINDO MAKASSAR, kemarin.

Beberapa LSM yang sudah terdaftar tersebut, di antaranya LSM Peduli Air Kota Palopo, Lembaga Pemberdayaann Ekonomi Rakyat, LP2ST Tanah Luwu, Lembaga Pengembangan Masyarakat Al Arafah, LSM Wahana Cinta Lingkungan, LSM Suara Latimojong, Lembaga Peduli Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Pembangunan Kota Palopo, Lembaga Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Palopo, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengamanan Kawasan Hutan dan Pemberdayaan se Sulsel, Lembaga pengembangan dan penelitian SDM Insan, LPPNRI, dan lain-lain.

“Dari 24 LSM yang terdaftar tersebut, banyak di antaranya yang sudah tidak aktif, sehingga perlu didata kembali, termasuk LSM dan organisasi lainnya yang belum terdata dan melaporkan keberadaan organisasinya ke Pemkot,” kata Sulaeman.

Dia menjelaskan, berbagai Ormas dan LSM yang ada di daerah ini agar memberikan contoh kepada msyarakat terkait pemenuhan persyaratan sebagai Ormas dan LSM, seperti yang digariskan aturan perundangundangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013.

Dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 digariskan, bahwa lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat diwajibkan mendaftarkan diri kepada pemerintah, dengan alasan supaya pemerintah dapat mengetahui letak keberadaan organisasi maupun LSM. Maksud dan tujuan lainnya, kata Sulaeman, agar pemerintah dapat mengetahui aktivitas dan program berbagai lembaga dan LSM, baik program yang sudah terlaksana maupun program yang baru dalam tahap perencanaan.

“Aturan ini sudah merupakan kebijakan secara umum, tiap lembaga swadaya atau Ormas harus mengantongi identitas yang jelas dari pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengetahui jumlah dan keberadaan LSM atau ormas di wilayahnya,” katanya. Sebaliknya, tegas Sulaeman, aturan tersebut jangan disalahartikan sebagai upaya pemerintah mempersempit ruang gerak atau aktivitas Ormas atau LSM, apalagi diartikan sebagai upaya pemerintah mengkerdilkan atau membungkam LSM.

“Kita merujuk aturan saja, bahwa tiap lima tahun sekali LSM ataupun Ormas harus kembali melakukan registrasi di pemerintah dengan syarat yang sudah ditentukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Apalagi tujuannya juga sangat jelas, yakni untuk menertibkan keberadaan Ormas maupun LSM yang saat ini banyak bermunculan tanpa kejelasan, sehingga penting untuk diantisipasi,” jelas Sulaeman.

Menurut dia, keberadaan Ormas dan LSM sebenarnya sangat membantu kinerja pemerintah, sebab, selain ikut membantu dan mengawasi pelaksanaan program kerja pemerintah, Ormas dan LSM juga dapat menjadi motor penggerak pembangunan di tengah masyarakat.

Lebih jauh Sulaeman mengatakan, wajib daftar ulang Ormas dan LSM, dimaksud demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemenuhan kebutuhan dan dinamika organisasi kemasyarakatan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. ●chaerul baderu

Jumat 08 November 2013

Related News