UMK Kota Yogyakarta 102% KHL

YOGYAKARTA– Nilai upah minimum kabupaten atau kota (UMK) untuk empat kabupaten/ kota sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan masingmasing.

Hingga menjelang akhir Oktober ini, hanya UMK dan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Sleman yang belum disepakati. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIY Sumarto mengatakan, pihaknya menargetkan Kabupaten Sleman dapat menyepakati besaran UMK dalam waktu dekat. Sebab, pembahasan KHL di Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota hanya diberi waktu hingga akhir Oktober.

Di awal November, nilai KHL dan usulan UMK dari kabupaten dan kota sudah diserahkan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. “Sleman yang belum ada kesepakatan. Kalau kabupaten lain dan Kota Yogyakarta sudah ada kesepakatan,” ungkapnya, kemarin. Melihat laporan dari kabupaten dan kota, dirinya memprediksi nilai UMK tahun depan di DIY semuanya sudah di atas Rp1 juta. Hal tersebut sesuai harapan dari SPSI yang dimunculkan sejak pembahasan KHL mulai dilakukan.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima SPSI DIY hanya Kabupaten Gunungkidul yang nilai UMK dan KHL-nya masih belum satu kata di satu nominal. Di wilayah paling timur di DIY tersebut Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (Apindo) memberikan angka KHL Rp969.072,08. Sementara SPSI bertahan di angka Rp1.007.511,94. Sekadar informasi, mulai tahun ini upah minimum di DIY mempergunakan UMK. Sebelumnya, pemerintah daerah memberlakukan upah minimum regional atau UMR.

Gunungkidul menjadi daerah dengan upah termurah dibandingkan empat kabupaten dan kota lainnya. Menanggapi laporan dari kabupaten dan kota, Sumarto masih berharap agar UMK 2014 yang akan diputuskan Gubernur DIY dapat lebih tinggi dari usulan. Hal itu memperhitungkan kenaikan harga barang yang rata-rata saat ini mencapai 6%. Dia menambahkan, usulan UMK 2014 dari kabupaten dan kota masih sama dengan nilai KHL. “Saya belum hitung persentasenya, tapi kota sudah 102%, sementara Bantul 100% KHL.

Harapan kami, UMK bisa lebih tinggi karena kenaikan harga yang cukup merata tahun ini,” katanya. Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta Hadi Muhtar mengatakan, pembahasan KHL di Kota Yogyakarta masih belum final. Kesepakatan yang terbentuk masih akan di konsultasikan ke Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Dari penjadwalan agenda kepala daerah, diperkirakan pekan ini pertemuan konsultasi akan berlangsung.

“Masih belum ada jawaban. Tetapi sebelum Jumat (1/11) ini sudah terlaksana,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tersebut. Sesuai prosedur yang berlaku, nilai yang disepakati masih belum dapat dipublikasikan sebelum dikonsultasikan dengan wali kota. ●maha deva

Sabtu 09 November 2013

Related News