BIAYA NIKAH DI LUAR KUA- Ganjar Dorong Kemenag Buat Regulasi Baru

SOLO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Kementerian Agama (Kemenag) segera membuat regulasi baru yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan di luar jam kerja dan di luar kantor urusan agama (KUA).

Regulasi ini bertujuan untuk melegalkan pungutan biaya nikah yang sudah dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai gratifikasi ini. “Saya kira Pak Abraham Samad (Ketua KPK) sudah menyampaikan bahwa itu masuk gratifikasi. Maka kalau mau dibuat aturan baru bisa dilegalkan biaya di luar (KUA). Yakni dengan ditambah (biaya) transport dan diatur (dalam suatu regulasi),” kata Ganjar kepada wartawan di Solo, kemarin.

Kemenag sebelumnya mengajukan perubahan perubahan Peraturan P eme - r intah (PP) nomor 47 Tahun 2004 tentang Biaya Administrasi PencatatanNikahdanCerai. Selamaini biaya resmi sesuai dengan PP dan Peraturan Menteri Agama hanya Rp30.000. Jumlah biaya itu diusulkan diubahmenjadiRp500.000yangrencananya diberlakukan di seluruh Indonesia. Meski ada pengecualian, yaknibagi wargamiskintidak ditarik biaya Rp500.000 dengan syarat menunjukkan surat keterangan miskin, namun hal itu dalam praktiknya dinilai akan sulit dilaksanakan.

Menurut Ganjar, apabila tidak ada regulasi baru, dikhawatirkan orang tidak bisa menikah di luar KUA. Terkait dengan usulan biaya nikah sebesar Rp500.000 yang dinilai terlalu mahal, menurut Ganjar, Kemenag semestinya memberikan biaya transport kepada para petugas KUA supaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemprov Jawa Tengah menyatakan kesiapannya dalam membantu hal tersebut. “Jadi problem ini, kita (yang berada di daerah) siap bantu, tetapi sifatnya struktural dan secara regulasi baru itu dari Kemenag (yang berwenang),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad ketika ditemui terpisah mengemukakan saat ini pihaknya baru mengkaji usulan biaya di luar KUA. KPK akan melihat terlebih dahulu apakah hal itu menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. “Kita tidak bisa menerapkan segera dan harus lihat fakta lain. Kita akan segera cari solusinya nanti soal gratifikasi penghulu itu,” tandas Samad. KPK akan berkoordinasi dengan Kemenag dan menggali fakta-fakta tentang adanya gratifikasi penghulu. “Kita masih terus gali fakta-faktanya dan sedang didiskusikan,” kata.

Kepala Seksi Kepenghuluan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jateng Zaenal Fatah mengatakan, para penghulu mendukung sepenuhnya usulan ke DPR tentang biaya pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja Rp500.000. “Saya belum tahu pasti, apakah nanti yang Rp30.000 itu akan dihapus dan seluruhnya, baik di dalam KUA dan di luar menjadi Rp500.000. Yang pasti, jika usulan disetujui, pasti akan dibuat petunjuk teknisnya,” paparnya.

Dana yang dihimpun masyarakat itu akan dimasukkan ke kas negara dan digunakan sebagai tambahan penghasilan penghulu dan operasional KUA. Adapun untuk masyarakat yang miskin digratiskan dalam pencatatan nikah, biayanya juga diambilkan dari dana yang dikumpulkan masyarakat tersebut. “Penghulu memang layak mendapat tambahan penghasilan, karena selama ini jika menikahkan di luar jam kerja lokasinya juga jauh,” ucap Zaenal.

Menurut dia, dari pertemuan dengan kepala KUA kabupaten dan kota, ada beberapa yang menginginkan (mogok), dan ada yang tidak menginginkan, tidak bulat. Pihaknya tidak bisa melarang melarang penghulu tidak melayani pencatatan nikah di luar KUA, karena ini hak mereka. Dia menegaskan, bagi penghulu yang masih bersedia untuk melayani pencatatan di luar jam kerja dan di luar KUA, tidak diperbolehkan untuk menerima uang tambahan.

Penghulu harus berani menolak pemberian karena merupakan bentuk gratifikasi. “Jika ada yang menerima, harus diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya belum tahu apakah uang itu nantinya akan diserahkan ke kas negara,” jelasnya. siti estuningsih/ arif purniawan

Minggu 15 Desember 2013

Related News